Sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pengurus serta kader, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di kawasan Kesawan, tepatnya di Jl. Balai Kota No. 1, Medan Barat, Kota Medan, pada Jumat (24/07/2026).

Acara yang berlangsung padat sejak pukul 08.00 hingga 21.30 WIB ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyatukan langkah strategis seluruh kader guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK di berbagai daerah.

Para peserta menerima pembekalan materi yang komprehensif dari sejumlah narasumber kompeten. Rangkaian pemaparan diawali dengan Materi Kebijakan Umum dan Penyelenggaraan Gerakan PKK oleh Nitta Rosalin, S.E., M.A., dari Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kemendagri. Dilanjutkan dengan pemaparan dari Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Bapperida Provsu, Oktavia Siska Yanti, S.H., M.Si., terkait kontribusi PKK dalam peningkatan indeks desa di Sumatera Utara.

Aspek tata kelola juga menjadi sorotan utama melalui materi Penganggaran dan Tata Kelola Keuangan PKK dari BPKAD Provsu, serta Transformasi Kebijakan Posyandu yang dibawakan oleh Wakil Ketua Pokja IV TP PKK Provsu, Hamid Rijal. Guna menyusun program kerja yang terarah, peserta kemudian dibagi ke dalam lima kelas pembekalan (Sekretariat dan Pokja I–IV) yang diasuh langsung oleh masing-masing Ketua Bidang dan Ketua Pokja TP PKK Provsu.

Selain materi teknis, semangat para kader turut dipacu lewat Seminar Motivasi bertajuk "Melejitkan Potensi Keluarga" yang dibawakan oleh Top Motivator sekaligus Konsultan, Putra Andica Siagian.

Salah satu inovasi penting yang menjadi sorotan utama dalam Bimtek kali ini adalah peluncuran resmi layanan Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA) oleh TP PKK Sumut. Mengingat pentingnya adaptasi teknologi dalam pengelolaan data organisasi, kehadiran aplikasi digital ini menjadi langkah krusial untuk mendukung percepatan digitalisasi administrasi. SIPANDA dirancang secara khusus untuk mewujudkan tertib administrasi, memangkas waktu pelaporan kegiatan, dan mendorong penerapan sistem kerja tanpa kertas (paperless) bagi pengurus PKK dari tingkat kabupaten/kota hingga pelosok kelurahan.